Pengusaha Akan Datangi Kemenkeu Minta Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda

Jakarta, CNN Indonesia —

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan ke Kementerian Keuangan untuk menyampaikan permintaannya agar pemerintah menunda kenaikan PPN jadi 12 persen.

Kunjungan sedianya akan dilakukan pada Kamis (28/11) ini. Tapi rencana itu ditunda.

“Pertemuannya di tunda tidak jadi hari ini kemungkinan baru minggu depan,” katanya kepada CNNIndonesia.com, pagi ini.

Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai tahun depan. Kenaikan dilakukan berkaitan dengan ketentuan  UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam beleid itu, PPN ditetapkan naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025.

Namun rencana kenaikan itu mendapatkan tentangan dari banyak kalangan. Salah satunya buruh.

Mereka sudah mengeluarkan ancaman kalau pemerintah tak membatalkan rencana kenaikan itu, mereka akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran.

“Jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12 persen apalagi tidak diimbangi kenaikan upah sesuai tuntutan, KSPI bersama serikat buruh lainnya akan melakukan mogok nasional dengan melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia,” kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya Selasa (19/11) kemarin.

Tak hanya buruh, petisi menolak rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 juga menggema di kalangan warganet di media sosial.

[Gambas:Video CNN]

Bukan tanpa sebab, mayoritas warganet menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen bakal sangat membebani masyarakat harga berbagai jenis barang kebutuhan pokok akan naik.

Padahal, keadaan ekonomi masyarakat belum membaik, apalagi dengan tingginya angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Petisi tersebut dibuat dan dibagikan oleh akun X @barengwarga pada Selasa (19/11) silam. Dalam cuitannya, akun itu menuntut pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan PPN.

“Kenaikan PPN tersebut secara langsung akan membebani masyarakat, karena menyasar barang-barang kebutuhan pokok. Kalau keputusan menaikkan PPN itu dibiarkan bergulir, mulai harga sabun mandi sampai bahan bakar minyak (BBM) akan ikut naik. Otomatis daya beli masyarakat akan terganggu dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup,” bunyi cuitan akun itu.

Selain aksi petisi, warganet juga menyuarakan gerakan gaya hidup minimalis sebagai bentuk perlawanan. Dalam gerakan itu, masyarakat diajak untuk mengurangi konsumsi barang-barang tertentu yang terdampak PPN guna menekan beban pajak.

Pasalnya, konsumsi masyarakat menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi.

Tak hanya buruh dan warganet, ekonom pun mengatakan kenaikan PPN jadi 12 persen tahun depan memang berpotensi menimbulkan masalah.

Tak hanya dari buruh dan warganet, rencana pun mendapatkan tentangan dari kalangan dunia usaha.

Mereka meminta pemerintah menunda rencana kenaikan itu karena kondisi ekonomi dalam negeri sekarang ini sangat tidak memungkinkan. Mereka bahkan sudah mengirimkan permintaan penundaan langsung ke Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah menyampaikan ke pemerintah (kenaikan PPN ditunda). Dan saya rasa itu satu hal yang sama-sama pekerja juga minta ditunda, jadi semua masyarakat tidak ada yang mendukung untuk kenaikan PPN (saat ini),” kata Shinta di Jakarta, Selasa (26/11).

“Sudah disampaikan ke semua (pemerintah), mau sampai ke presiden pun udah,” katanya.

(fby/agt)