Menteri PU Respons Tarif Air PAM di Jakarta Naik Mulai 1 Januari 2025

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespons kenaikan tarif air PAM di wilayah Jakarta mulai 1 Januari 2025.

Dody mendukung kebijakan tersebut jika alasannya untuk mempercepat penyambungan jaringan pipa baru. Menurutnya, hingga saat ini pengaliran air minum ke rumah-rumah belum optimal.

Padahal, Kementerian PU telah membangun sejumlah sumber-sumber air minum, salah satunya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur. Sayangnya, sumber air tersebut belum produktif atau idle lantaran saluran rumah (SR) yang belum rampung.

“Kami sih hanya mendorong supaya sambungan ke rumah tangga itu, pipa-pipanya segera dikejar. Karena kan kalau by hari ini terkesan masih idle kan, apapun yang kita gelontorkan di Jatiluhur terkesan idle,” kata Dody ditemui di Kantor Kementerian PU, seperti dikutip detikfinance, Jumat (27/1).

Karenanya, Dody menilai upaya PAM Jaya untuk menuntaskan pembangunan jaringan SR, termasuk dengan kenaikan tarif merupakan ide yang baik. Dody pun memastikan pihaknya akan mendukung pembangunan SR, salah satunya melalui Inpres Air Minum dan Sanitasi.

“Bagus betul. Itu benar. Makanya kemudian kami juga ke depan berpikir mungkin juga sebagian kita akan support lah temen-temen di Pemprov,” ujar Dody.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra S Atmawidjaja menjelaskan kebutuhan pembangunan SR semakin bertambah seiring dengan perkembangan kawasan permukimannya. Apalagi dalam 10-30 tahun ke depan, sambungnya, kebutuhan air layak masyarakat akan terus meningkat.

Pemerintah sendiri sudah membangun beberapa suplai air minum mulai dari SPAM Jatiluhur hingga SPAM Buaran. Menurut Endra, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) untuk menyambungkan sumber air tersebut ke SR.

“Itu (sumber air minum) harus disambung secara bertahap oleh PDAM, PAM JAYA. Nah caranya yaitu bergantung cara marketingnya mereka. Kalau memang itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, barangkali itu bisa didiskon atau dibebaskan tarifnya, tapi untuk masyarakat yang mampu ya tetap diberlakukan tarif normal,” kata Endra.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)